Presiden Prabowo Subianto batal hadir di puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Masjid Al-Bantani, Serang, Banten pada Senin, 9 Februari 2026, meski sempat dijadwalkan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) gantikan Prabowo, sampaikan pesan apresiasi kepada insan pers atas pengabdiannya. Alasan resmi: agenda mendadak berupa Rapim TNI-Polri di Istana Jakarta pukul 10.00 WIB, prioritas keamanan nasional di awal kepemimpinan.
Kronologi dan Respons Cak Imin
Prabowo awalnya direncanakan hadir berdasarkan audiensi SMSI dengan Kemendikbud, tapi batal last-minute ganti Cak Imin.https://fireartsale.org Cak Imin di Serang bilang, “Prabowo ingin sekali hadir tapi ada agenda bersamaan,” sambil tegaskan komitmen pemerintah dukung kebebasan pers. Panitia PWI pusat, Zulmansyah Sikidang, konfirmasi perubahan ini tanpa drama, acara tetap sukses dihadiri ribuan wartawan nasional.
Agenda TNI-Polri pagi itu libatkan KSAD hingga KSAU, fokus evaluasi stabilitas internal pasca-pilpres.
Analisis Kritis: Prioritas atau Sinyal?
Absen presiden di HPN simbolis kontroversial—sejak era Soeharto, kehadiran jadi ukur komitmen demokrasi dan hubungan eksekutif-media. Kritik tajam: apakah Rapim TNI-Polri tak bisa reschedule, atau ini pola awal “prioritas militer” ala Prabowo? Bandingkan Jokowi selalu hadir HPN, absen ini picu spekulasi oposisi soal tekanan pers independen. Positif: kirim Cak Imin wakil koalisi PKB tunjukkan inklusivitas kabinet, pesan apresiasi tetap kuat.
Data historis: SBY absen sekali karena gempa, Prabowo kasus pertama di era reformasi.
Dampak Jangka Panjang
Kejadian ini uji dinamika Prabowo-pers: survei kepuasan 79,9% kuat, tapi transparansi agenda “mendadak” krusial cegah gossip. Kritik: di 2026 digital, live stream Rapim bisa paralel HPN via video, tunjukkan multitasking presiden modern. Bagi media, ini reminder jangan bergantung kehadiran simbolis—fokus liput kebijakan nyata seperti bansos dan korupsi. Gerindra klaim evaluasi survei positif; absen HPN jadi tes awal narasi “kerja nyata” vs “seremonial”.
Proaktif klarifikasi agenda selanjutnya cegah isu membesar. Pers tetap pilar demokrasi, kehadiran fisik bukan ukuran utama.
Kembali ke Beranda.